BANDA ACEH | Sejarawan senior Anhar Gonggong menyoroti pentingnya memahami akar historis yang mendalam di balik pergolakan yang kerap muncul di Aceh. Dalam analisisnya, ia menekankan bahwa ketegangan yang kembali mencuat di Tanah Rencong tidak dapat dilepaskan dari residu sejarah panjang, mulai dari era kolonial hingga dinamika politik pascakemerdekaan.
Perlawanan rakyat Aceh terhadap pemerintah kolonial Belanda, yang tercatat sebagai salah satu pertempuran terberat dan terlama dalam sejarah Indonesia, menjadi fondasi awal bagaimana strategi adu domba Snouck Hurgronje dan pendekatan militer J.B. van Heutsz membentuk pola interaksi antara pusat dan daerah. Anhar menjelaskan bahwa taktik memecah belah antara kalangan ulama dan bangsawan yang diterapkan Belanda meninggalkan trauma sosial yang membekas.
Memasuki masa pascakemerdekaan, kekecewaan politik yang dirasakan tokoh seperti Daud Beureu’eh turut memicu pergolakan, termasuk gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII). Anhar mencatat bahwa rasa ketidakadilan dalam pengelolaan kekayaan daerah dan kebijakan politik di tingkat nasional sering kali menjadi katalisator bagi munculnya resistensi, yang kemudian bermuara pada lahirnya Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
Meski Perjanjian Damai Helsinki yang difasilitasi Jusuf Kalla dan didukung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah berhasil membawa perdamaian pascatsunami, Anhar mengingatkan bahwa menjaga rasa keadilan adalah kunci utama agar sejarah kelam tidak berulang. Ia menekankan bahwa pemerintahan saat ini harus bijaksana dalam mengelola aspirasi masyarakat Aceh guna memastikan bahwa perdamaian yang telah dicapai melalui konsensus politik tetap kokoh tanpa harus kembali ke pola konfrontasi.
