BANDA ACEH | Sebuah diskusi mendalam mengenai sejarah dan legitimasi lembaga Wali Nanggroe mengemuka dalam dialog antara pelaku sejarah perjuangan Aceh. Fokus utama pembahasan tertuju pada urgensi dokumentasi sejarah yang termuat dalam catatan pribadi Tengku Hasan Muhammad di Tiro, yang kemudian dibukukan dengan judul The Price of Freedom. Buku tersebut dinilai sebagai dokumen krusial yang merekam dinamika internal serta komitmen para pejuang dalam mempertahankan identitas dan cita-cita perjuangan Aceh sejak deklarasi tahun 1976.
Dalam perbincangan tersebut, narasumber menekankan bahwa catatan sejarah yang ditulis dengan pengalaman langsung di lapangan, mulai dari masa di Gunung Halimon hingga pengungsian ke Swedia, harus dijaga keberadaannya agar tidak hilang atau sekadar menjadi dongeng. Dokumen ini dianggap sebagai wasiat sekaligus panduan mengenai suksesi kepemimpinan dan hierarki dalam organisasi. Terdapat penjelasan mengenai protokol wasiat atau dekri Wali Nanggroe yang menjadi landasan bagi keberlangsungan perjuangan ketika pimpinan tertinggi dalam kondisi darurat atau tidak lagi mampu memimpin secara langsung.
Dialog ini juga menyinggung kontroversi dan dinamika internal yang sempat terjadi di masa lalu, termasuk perbedaan pandangan mengenai suksesi kepemimpinan pasca-peninggalan tokoh-tokoh awal perjuangan. Narasumber menyoroti pentingnya verifikasi sejarah berdasarkan data tertulis dan bukti otentik, serta mengkritisi berbagai narasi yang berkembang di masyarakat yang dianggap tidak sesuai dengan kronologi perjuangan yang sesungguhnya. Diskusi ini bertujuan untuk memberikan klarifikasi objektif kepada generasi muda Aceh agar dapat memahami akar sejarah dan identitas politik masyarakat Aceh secara lebih jernih di tengah derasnya arus informasi yang tidak teruji kebenarannya. Tulisan ini dikutip dari kanal YouTube Asoe Bumoe. (*)
