ACEH UTARA | Keluarga Jumra, atau yang akrab disapa Cek Prieh, warga Desa Teupin Siron, Kecamatan Gandapura, Bireuen, masih menanti itikad baik dari pihak Tentara Nasional Indonesia (TNI) setelah pria paruh baya itu mengalami luka serius akibat pukulan popor senjata yang diduga dilakukan oleh salah satu prajurit TNI. Insiden ini terjadi di kawasan Jembatan Krueng Mane, perbatasan antara Bireuen dan Aceh Utara, Kamis malam, 25 Desember 2025.
Saat ini, Cek Prieh menjalani perawatan intensif di RSUD dr. Fauziah Bireuen akibat luka di bagian kepala. Ia disebut mengalami pendarahan dan gangguan keseimbangan pascakejadian. Di sisi lain, pihak keluarga menagih akuntabilitas dari Korem 011/Lilawangsa, satuan yang memimpin operasi pembubaran massa pada malam peristiwa berlangsung.
“Kami meminta Kolonel Infanteri Ali Imran selaku Komandan Korem 011/Lilawangsa untuk menjenguk adik saya dan menanggung biaya pengobatannya. Kami bukan orang kaya, dan kejadian ini jelas akibat perbuatan anggotanya,” kata M. Nasir, abang kandung korban, saat ditemui di rumah sakit pada Sabtu, 27 Desember 2025.
M. Nasir menyampaikan bahwa hingga hari ketiga pascakejadian, belum ada satu pun perwakilan dari TNI, baik dari wilayah Aceh Utara maupun Bireuen, yang datang untuk menjenguk atau setidaknya menghubungi keluarga korban. Ia menyebut keluarga merasa kecewa, terlebih karena korban dipukuli dalam kondisi tidak bersenjata dan tidak sedang melakukan perlawanan.
Cek Prieh diketahui menjadi korban saat hendak menyaksikan konvoi bantuan kemanusiaan yang sedang melintas di kawasan Krueng Mane. Ketika terjadi kericuhan antara aparat keamanan dan sebagian warga yang diduga membawa bendera Bulan Bintang, korban ikut terdorong ke dalam kerumunan dan menjadi sasaran kekerasan.
Selain soal pengobatan, proses administrasi hukum juga turut menyulitkan keluarga. Nasir mengatakan pihaknya telah berupaya mengurus surat visum sebagai bagian dari rencana pelaporan ke aparat penegak hukum. Namun, proses itu tak mulus.
“Pertama kami ke Polsek Gandapura, tapi ditolak karena katanya kejadian bukan di wilayah mereka. Lalu kami ke Polsek Muara Batu, Aceh Utara, tapi malah disuruh ke Polisi Militer (PM) di Lhokseumawe,” ujarnya.
Hingga berita ini ditulis, belum ada klarifikasi resmi dari pihak TNI terkait peristiwa pemukulan ini. Redaksi telah mencoba mengonfirmasi kepada Komandan Korem 011/Lilawangsa, Kol Inf Ali Imran, namun pesan yang dikirim tidak dijawab. Sementara Kapolsek Gandapura, AKP Hendri Yunan, mengatakan pada dasarnya surat visum dapat dikeluarkan bila laporan polisi telah dibuat secara resmi.
“Kalau sudah ada laporan, baru kita keluarkan permintaan visum dari kepolisian,” kata Hendri saat dikonfirmasi.
Kasus ini menjadi catatan baru di tengah meningkatnya tensi antara masyarakat dan aparat keamanan di beberapa wilayah Aceh dalam beberapa pekan terakhir. Pembubaran aksi pengibaran simbol-simbol Aceh, penyekatan konvoi bantuan, hingga dugaan keterlibatan militer dalam penanganan sipil ikut memantik sorotan dari berbagai kalangan.
Cek Prieh hanyalah salah satu dari beberapa warga sipil yang disebut mengalami kekerasan saat konvoi bantuan kemanusiaan menuju Aceh Tamiang digelar. Sejumlah lembaga masyarakat sipil mulai mengumpulkan data dan kesaksian untuk mendokumentasikan dugaan pelanggaran hak asasi manusia dalam insiden tersebut.
Sementara keluarga korban berharap, proses hukum bisa berjalan dan pihak TNI menunjukkan tanggung jawab. “Minimal datang menjenguk dan minta maaf,” kata M. Nasir. “Kami ini rakyat biasa, tidak punya daya selain meminta keadilan.” (*)
