ACEH UTARA | Tindakan represif aparat TNI terhadap warga Aceh yang membawa dan mengibarkan Bendera Bulan Bintang kembali terjadi sejak Kamis (25/12/2025) siang hingga malam. Sejumlah warga dilaporkan mengalami kekerasan fisik dalam peristiwa yang terjadi di sejumlah titik, terutama di jalur perbatasan Bireuen – Aceh Utara.
Informasi yang dihimpun dari berbagai sumber menyebutkan, ketegangan bermula ketika warga dari beberapa kabupaten — antara lain Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, dan Aceh Utara — melakukan konvoi menuju Aceh Tamiang. Konvoi tersebut membawa logistik berupa makanan dan kebutuhan pokok untuk warga yang terdampak banjir besar di Aceh bagian timur.
Dalam perjalanan, warga diketahui mengibarkan Bendera Bulan Bintang di atas kendaraan mereka, terutama di truk-truk pengangkut logistik. Saat melintasi wilayah Lhokseumawe, konvoi tersebut diadang oleh personel TNI yang meminta warga menurunkan bendera. Situasi yang semula berlangsung dalam suasana pengawalan bantuan sukarela itu berubah menjadi tegang, setelah terjadi adu mulut antara aparat dan peserta konvoi. Ketegangan kemudian berlanjut menjadi kericuhan di lapangan.
Insiden tidak berhenti sampai di situ. Hingga malam hari, aparat keamanan melakukan pengecekan terhadap pengguna jalan di sepanjang jalur perbatasan Bireuen dan Aceh Utara. Beberapa kendaraan yang melintas diberhentikan untuk diperiksa, terutama jika terindikasi membawa atau memajang Bendera Bulan Bintang. Dalam proses sweeping itu, dilaporkan terjadi sejumlah tindakan pemukulan terhadap warga, yang menyebabkan beberapa orang mengalami luka-luka.
“Di perbatasan, orang diperiksa satu per satu. Ada yang dicek handphone-nya, ada yang dicari stiker bendera. Teman saya kena pukul karena katanya membantah saat disuruh turunkan bendera,” kata salah seorang warga yang mengaku sempat dihentikan saat melintas dari Bireuen ke Aceh Utara.
Belum ada keterangan resmi lebih lanjut dari pihak TNI maupun kepolisian terkait jumlah korban luka dalam peristiwa ini. Namun, sejumlah rekaman video amatir dan laporan warga tersebar di media sosial dan grup percakapan yang menunjukkan sejumlah warga dikejar dan diamankan oleh aparat bersenjata.
Sebelumnya, Kepala Penerangan Kodam Iskandar Muda, Letnan Kolonel Infanteri T. Mustafa Kamal, menyatakan bahwa pengibaran Bendera Bulan Bintang secara terbuka belum dibenarkan oleh hukum nasional. Ia menjelaskan bahwa meskipun Aceh memiliki kekhususan dalam bentuk otonomi daerah, simbol seperti bendera masih belum mendapat persetujuan secara formal dari pemerintah pusat.
“Secara undang-undang, belum disetujui. Jadi kami lakukan langkah antisipatif untuk menjaga ketertiban. Tidak boleh ada bendera selain Merah Putih dikibarkan di ruang publik,” ujar Mustafa sebelumnya.
Bendera Bulan Bintang sebelumnya diatur dalam Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 sebagai bendera dan lambang daerah. Namun hingga kini qanun tersebut belum disetujui oleh pemerintah pusat, sehingga penggunaan simbol itu masih kerap menimbulkan polemik hukum dan politik. Dalam konteks perjalanan konflik dan perdamaian Aceh, bendera tersebut juga identik dengan simbol Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sebelum dicapai kesepakatan damai melalui Nota Kesepahaman Helsinki pada 2005.
Peristiwa ini menambah deret insiden berkaitan dengan pendekatan aparat dalam menangani ekspresi masyarakat Aceh terkait identitas dan simbol daerah. Sejumlah tokoh dan organisasi lokal sebelumnya juga telah menyuarakan kritik terhadap pola pendekatan yang dinilai tidak sejalan dengan semangat perdamaian dan semestinya mengedepankan dialog ketimbang langkah koersif.
Situasi di jalur perbatasan Bireuen dan Aceh Utara masih dipantau oleh aparat hingga Jumat (26/12) dini hari. Belum ada informasi kapan sweeping akan dihentikan. Sementara itu, kelompok masyarakat sipil menyerukan agar aparat menahan diri dan mengutamakan pendekatan persuasif dalam menjaga situasi tetap kondusif di Aceh.
